Amuk Massa di Indonesia : dalam Wacana Ekonomi, Sosial, dan Budaya

 

Sebuah wacana menarik mengenai amuk masa di Indonesia, dikaitkan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Istilah amuk massa terdiri dari dua kata, yakni amuk dan massa. Istilah menurut kamus bahasa Indonesia artinya kerusuhan yang melibatkan banyak orang (seperti perang saudara). Istilah amuk yang diserap bahasa Inggris (amok) juga digunakan untuk menjelaskan seekor gajah yang menjadi gila, terpisah dari kawanannya, berlarian secara liar dan menimbulkan kerusakan di India semasa dijajah oleh Inggris (Abqary, 2010). Sedangkan massa menurut kamus bahasa Indonesia adalah kelompok manusia yang bersatu karena dasar atau pegangan tertentu. Dapat dikatakan bahwa amuk massa adalah bentuk kerusuhan yang dilakukan banyak orang dengan kepentingan tertentu.

Abqary (2010) dalam artikelnya “Fait Accompli Massa Aksi atau Budaya Amuk” menyebutkan bahwa amuk massa penting dilakukan karena ia merupakan fait accompli yang lebih historis, kongkret, cepat, dan nyata yang dapat dilakukan oleh rakyat daripada massa aksi yang harus berhenti di sore hari. Amuk massa merupakan pilihan terakhir yang dapat diambil oleh sebagian besar rakyat ketika kesabaran atas kezaliman pemimpin habis. Namun, tidak jarang tokoh keagamaan meredam amuk tanpa menekan penguasa formal untuk bekerja kemudian secara nyata dan kongkret demi peningkatan kesejahteraan sebagian besar rakyat.

Amuk massa seperti terjadi di depan gedung DPRD Mojokerto, Jawa Timur, tanggal 21 Mei 2010 mengakibatkan sedikitnya 20 kendaraan kebanyakan plat merah rusak dibakar. Begitu juga tanggal 29 April 2010 yang terjadi di Tuban, Jawa Timur. Kedua kasus amuk massa tersebut terjadi karena permasalahan mengenai pilkada. Ditambah lagi amuk massa yang dilakukan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya kasus Begu Ganjang di dusun Buntu Raja Desa Sitanggor, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara pada 15 April 2010 yang mengakibatkan tiga orang tewas dibakar massa dan seorang lagi mengalami luka kritis. Gencarnya media yang menayangkan amuk massa dikhawatirkan akan membuat amuk massa menjadi sesuatu yang wajar dilakukan.

Terjadinya krisis tahun 1998 menimbulkan dampak luas pada bangsa dan rakyat Indonesia. Mulai dari melonjaknya harga kebutuhan sembako, utang luar negeri, perusahaan-perusahaan gulung tikar, PHK, nilai tukar rupiah turun drastis, dan sebagainya. Keadaan tersebut berpotensi meningkatkan adrenalin masyarakat, yang sebelumnya tenang menjadi beringas. Kemarahan rakyat atas ketidakberdayaan pemerintah mengendalikan krisis di tengah harga-harga yang terus melonjak dan gelombang PHK, segera berubah menjadi aksi protes, kerusuhan dan bentrokan berdarah di Ibu Kota dan berbagai wilayah lain (www.seasite.niu.edu/Indonesian/Reformasi/Krisis_ekonomi.htm).

Dampak dari krisis ekonomi tersebut masih dirasakan hingga saat ini. Harga sembako tidak lagi murah, diikuti meningkatnya harga transportasi serta kebutuhan hidup lain. Sulitnya mencari pekerjaan dan penghasilan, menjadikan pendapatan per kapita penduduk Indonesia rendah hingga masih disebut negara berkembang. Kemiskinan menjadi masalah yang tak kunjung usai, padahal pengentasan kemiskinan terus menjadi prioritas pemerintah hingga sekarang.

Meskipun data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia) pada Bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Penduduk miskin pada Bulan Maret 2008 berjumlah 34,96 juta (15,42 persen), yang berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Namun, periode Maret 2008-Maret 2009, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,77 pada keadaan Maret 2008 menjadi 2,50 pada keadaan Maret 2009. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,76 menjadi 0,68 pada periode yang sama. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. (www.tnp2k.wapresri.go.id/19 November, 2010)

Sedangkan kondisi sosial bangsa Indonesia telah bergeser dari agraris “komunalisme” ke “individualisme”, pusat institusi tradisional ke institusi modern, dan lingkungan kultural desa ke pusat-pusat. Didukung globalisasi yang menjadikan negara-negara di dunia layaknya berada dalam satu wilayah tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ada dua kecenderungan masyarakat mengadopsi format-format praktek sosial baru itu, yaitu: Pertama, pemisahan kelas menengah dengan kelas bawah. Kelas menengah menjadi kelas yang banyak diuntungkan oleh penguasa di satu sisi dan menjadi klompok yang “takut” akan kehilangan posisi/status yang menguntungkan di lain sisi. Kedua, orientasi pada nilai simbolik yang otoritas individunya semakin besar. Memicu tindakan kekerasan masyarakat sebagai akumulasi dari ketidakpuasan terhadap pemerintah dalam menegakkan keadilan. Kehakiman diambil alih masyarakat dengan cara menghukum sendiri pelaku suatu tindakan kekerasan. Tradisi yang hidup selama ini, lambat laun mulai kehilangan pegangan dalam menata tindakan individu. Kepentingan umum menjadi masa lampau yang tidak lagi dijadikan dasar pertimbangan suatu tindakan. Disintegrasi dalam hal ini merupakan konsekuensi logis dari kecenderungan perubahan masyarakat itu sendiri. (Abdullah, 2009)

Amuk massa yang terjadi kini layaknya anarkisme, tidak lagi sesuai dengan budaya bangsa Indoensia yang ramah, gotong royong, dan saling menghargai. Budaya menurut kamus bahasa Indonesia memiliki arti: pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Sehingga, budaya dapat diartikan sebagai pikiran yang sudah menjadi kebiasaan dan berkembang serta sukar diubah masyarakat. Mengenai kondisi budaya masyarakat Indonesia kini, dirasa sangat memprihatinkan. Budaya saling menghargai dan saling percaya sudah sangat jarang ditemukan. Amuk massa di beberapa daerah  yang dicontohkan di atas, misalnya kasus pilkada dan dukun, karena masyarakat mencurigai KPU berbuat tidak adil dan mencurigai warganya sebagai dukun, tanpa mencari kebenarannya dahulu.  Sikap reaktif dan gampang terpicu isu yang belum benar, hingga bersikap brutal adalah sikap yang tidak bijak. Jangan sampai hal ini menjadi kebiasaan bahkan berkembang menjadi budaya Indonesia nantinya.

Demikian wacana kemiskinan, pengadopsian nilai sosial tentang otoritas individu, dan budaya saling percaya serta berpikir positif pada sesama yang sudah semakin terkikis zaman, dinilai sebagai penyebab amuk massa di Indonesia.

 

Data Publikasi :

Kompas dan Republika tanggal 2 Mei 2010

http://hminews.com/news/fait-accompli-massa-aksi-atau-budaya-amuk/ 18 nov 2010

http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Reformasi/Krisis_ekonomi.htm/18 nov 2010

http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/1952313-indonesia-abad-xxi-kondisi-sosial/19 Nov 2010

http://www.tnp2k.wapresri.go.id/data.html/Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2009/19 Nov 2010

http://melayuonline.com/ind/news/read/5135/Budaya Indonesia Terkikis Budaya Barat/ 19 Nov 2010