Kembali Menilik Reformasi Birokrasi Kemenkeu dari Kasus Gayus

Ketidakpuasan atas rezim Soeharto memicu aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah Indonesia tahun 1998. Hal tersebut membuat Soeharto tertekan dan memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya. Sejak pengunduran diri itu, dimulailah era reformasi yang didengungkan sebagai era perubahan yang signifikan dalam suatu atau beberapa bidang dan  dinilai sebagai agenda yang penting dilakukan.

Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, agenda reformasi tidak mudah dilaksanakan dan sering menghadapi hambatan serta tantangan, namun harus terus dijalankan bersama untuk mencapai kehidupan bernegara yang lebih baik. “Ingat, reformasi pada hakikatnya adalah perubahan dan kesinambungan, change and continuity,” tegasnya seperti dikutip ANTARA.

Reformasi adalah perubahan dan kesinambungan. Jadi reformasi tidak mungkin dilaksanakan hanya dalam waktu tertentu saja karena butuh kontinuitas dan komitmen dalam pelaksanaannya. Selain itu, reformasi juga perlu dilakukan menyeluruh bukan hanya secara parsial. Lika-liku perjalanan reformasi terus terjadi sampai saat ini, termasuk dalam bidang birokrasi. Salah satu contoh birokrasi yang dibahas dalam artikel yang saya temukan adalah bidang keuangan. Kemudian pertanyaannya adalah apakah reformasi birokrasi keuangan sudah berjalan baik saat ini?

Terkait kasus makelar kasus Gayus Tambunan, Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Fayakhun Andriadi menilai perlu adanya evaluasi reformasi birokrasi kembali di lingkup Kemenkeu selaku pilot project reformasi birokrasi di seluruh kementerian.

Fayakhun Andriadi menyatakan jika pernyataan Dirjen Pajak Kemenkeu, Tjiptardjo benar bahwa Gayus tidak bekerja sendiri lalu didukung pengakuan Gayus bahwa dirinya masih markus kelas teri dibanding pejabat elit Ditjen Pajak atau golongan lebih tinggi yang menangani perusahaan-perusahaan besar. Berarti instansi di lingkup Kemenkeu harus dievaluasi total, termasuk kalangan elitenya, juga di jajaran instansi lainnya yang banyak berurusan dengan keuangan negara. Karena menurutnya, mereka semua telah mengakibatkan negara rugi besar.

 

Menurut Fayakhun, perlu ada tindakan tegas dan ancaman hukuman keras dalam menangani kasus ini agar reformasi birokrasi dapat mencapai target yang ditetapkan, tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang serta menambah suburnya aktivitas para Markus.

Term yang digunakan dalam bahasan artikel tersebut adalah reformasi dan demokrasi.

  1. Reformasi dari bahasa Inggris yaitu reformation (kata kerja; to reform) artinya membentuk kembali. Sedangkan menurut KBBI adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dlm suatu masyarakat atau negara.
  2. Birokrasi dalam bahasa Inggris berasal dari bureaucracy, yaitu suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Sedangkan menurut KBBI adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan.

Mengenai artikel di atas, saya setuju dengan pernyataan Fayakhun Andriadi agar mengevaluasi lagi kemenkeu serta menindak tegas dan memberi ancaman keras dalam menangani kasus ini. Namun, saya kurang setuju dengan Fayakhum yang menyatakan bahwa “mereka semua telah mengakibatkan negara rugi besar”. Kata “mereka” tidak dijelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud. Apabila ditujukkan kepada semua pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dari Gayus, dapat dikatakan ia hanya melihat dari satu sisi perunutan jabatan, sehingga dikhawatirkan akan terlalu men-generalisir dengan mengganggap semua pejabat tersebut melakukan hal serupa dengan Gayus.

 

Padahal belum tentu pejabat yang lebih tinggi melakukan hal serupa. Namun tidak menutup kemungkinan memang bagi para pejabat yang lebih tinggi kedudukannya melakukan hal serupa dengan Gayus. Jika demikian pastilah akan merugikan negara lebih dari nominal kerugian yang disebabkan oleh Gayus.

 

Jadi menurut saya, reformasi birokrasi di bidang keuangan secara umum belum baik, namun sebenarnya sudah ada upaya untuk terus melakukan reformasi birokrasi kementrian keuangan  demi tercapainya target reformasi. Reformasi sekali lagi adalah perubahan dan kesinambungan. Jadi reformasi akan terus berproses secara bertahap dengan komitmen perubahan menuju perbaikan.

 

sumber :

http://politik.kompasiana.com/2009/11/03/kesalahan-reformasi-demokrasi-ala-amerika-dipaksakan

http://berita.liputan6.com/politik/200908/240486

http://antara.news/terkait-kasus-gayus-reformasi-birokrasi-kemenkeu-disorot.htm

http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Reformasi/reformasi.htm