Catatan Aksi Sehari-an (part.2)

Baiklah, tuntas sudah perjalananku ke dalam gedung. Aku keluar, tak mau lagi masuk dan bertemu pengawal perempuan tadi. Spanduk disita pula. Saya dan beberapa teman yang tidak berhasil masuk karena keterbatasan kuota pun menunggu dan menyimak rapat dari TV parlemen di luar gedung nusantara II sembari menyusun agenda lain yang sebaiknya dilakukan.

Beberapa menit kami menuggu di pelataran gedung, rapat selesai. Pukul 12.30 pimpinan rapat, Bapak Priyo menutupnya. Setelah itu massa UI dari dalam gedung dan iring-iringan Ibu Rieke Dyah bersama KAJS (Komite Aksi Jaminan Sosial) juga keluar. Kami akan bertemu dengan mereka di sebuah ruang nanti. Kami putuskan untuk solat di masjid terlebih dulu.

Selesai solat, massa menuju operation room di salah satu sudut gedung. Kami disambut baik oleh para penjaga keamanana di sana. Di dalam ruangan, kami pun bertemu dengan ibu Rieke Dyah, pak Nizar, dan pak Suryo yang sedang menunggu pak Priyo Budi Santoso (wakil ketua DPR RI). Pukul 13.30 pak Priyo Budi datang, lalu mereka berempat duduk di meja depan. Kami disambut baik oleh pak Priyo yang ramah. Beliau kemudian memimpin pertemuan kami, ya pertemuan antara pihak mahasiswa (BEM UI), masyarakat (KAJS) dan DPR (pak suryo, pak nizar, bu rieke, dan pak priyo sendiri).

Di ruangan itu kurang lebih ada 200 bangku dan hampir penuh diisi oleh ketiga elemen tersebut. Setelah pak priyo memberi sambutan, bapak dan ibu yang di depan pun demikian. Beberapa hal yang saya catat adalah mengenai kesepakatan semua fraksi dalam meloloskan UU ini. Diharapkan akan ada kerja sama dengan mahasiswa dan masyarakat bila UU ini benar-benar telah disahkan dalam proses penerapannya. Dan beberapa hal lain terkait pemanggilan DPR oleh presiden serta sidang yang diperpanjang setelah reses hingga 21 Oktober mendatang.

Kemudian beliau memberi kesempatan pertama kepada mahasiswa untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Ka maman (ketua BEM UI) mewakili kami memberi orasinya yang berisi desakan pengesahan UU BPJS dan 7 tuntutan mahasiswa antara lain,
1. Segera sahkan RUU BPJS yang prorakyat di tahun 2011!
2. Independensi BPJS sebagai badan hukum publik yang tidak berada di bawah kementerian
3. Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang dijamin oleh Negara adalah yang berpenghasilan di bawah UMR.
4. Harus ada transparansi dan akuntabilitas serta pengawasan empat BUMN (PT. Jamsostek, ASKES, ASABRI, TASPEN) yang ketat dan tidak ada kekosongan program jaminan sosial selama proses transformasi!
5. Pemerintah menjamin tidak ada PHK pegawai BUMN terkait.
6. Segera buat peraturan teknis terkait penyelenggaraan SJSN di Indonesia pasca disahkannya RUU BPJS!
7. Sosialisasikan SJSN kepada seluruh rakyat Indonesia!

Apabila tidak segera disahkan, ka maman menyatakan akan ada distrust dan krisis sosial yang terjadi di Indonesia. Hentikan ideology dna partai, saatnya kita bermain memakai nurani. Beliau juga bertanya, mengapa justru DPR yang mau dipanggil ke istana Negara? Bukankah itu mneurunkan kewibawaan DPR padahal yang bermasalah justru 8 menteri yang tidak serius dalam menangani undang-undang ini?

Tanggapan dari pak Priyo adalah sebenarnya hal itu wajar. DPR ke istana maupun Presiden yang ke DPR itu wajar. Tidak masalah koq… sednagkan mengenai tuntutannya, pak yitno mengapresiasi dan semakin yakin untuk lebih serius menanggapi masalah UU BPJS ini. nah, sekarang giliran KAJS menyampaikan apa yang ingin disampaikan diwakili bapak Indra. Yang saya catat ada beberapa hal, antara lain:
1. KAJS sudah mengawal proses pembahasan UU ini sejak 8 Maret 2010 sebelum RUU ini disahkan sebagai RUU inisiatif 29 Juli 2010 lalu.
2. KAJS meminta pertanggungjawaban atas siding yang bisa diperpanjang 4 kali ini. mengapa bisa demikian? Apakah akan mengurangi keabsahan UU ini bila nantinya telah disahkan?
3. Nanti malam (20 juli malam) KAJS akan menginap di gedung DPR beserta 35.000 –an massa. Mohon diberi tempat dan jangan diganggu.
4. Menuntut BPJS disahkan segera!
5. Audit keempat badan jaminan sosial yang ada sekarang. Mengapa jamsostek dan siti fadilah menolak adanya BPJS? Padahal hingga kini, jamsostek belum bisa mengcover seluruh pekerja.
6. Berharap, 18 Agustus-21 Oktober nanti pembahasan tentang UU BPJS tidak berlarut-larut dan bertele-tele.
7. Adakan transformasi menyeluruh dan seketika!

Tanggapan dari pak Nizar selaku ketua pansus UU BPJS adalah : sekarang, membuat undang-undang itu tidak mudah. Membuat UU tidak boleh voting namun harus berdasarkan argumen yang terbaik. Kemudian dibahasakan dalam bentuk bahasa yang tidak multi tafsir dan mudah dipahami masyarakat awam. Bukan hanya kepintaran dan pengalaman yang dibutuhkan melaonkan ridho Tuhan. Meski tidak sempurna asal diridhoi, akan lebih baik tentunya. Maka, tolong jangan membuat emosi para anggota dewan DPR terganggu saat pembahasan. Tidak perlu tepuk tangan, justru terpenting adalah berdoa agar argument yang terbaiklah yang dapat diterima.

Ada lagi, tanggapan dari pak Suryo : belum ada titik temu tentang betas an / definisi transformasi sendiri antara DPR dan pemerintah. Menurut pemerintah transformasi itu ya secara alami (+- 10 tahun) dan tidak menyeluruh. 4 BUMN akan tetap ada dan BPJS akan ada 2 sebagai tambahannya (BPJS kesehatan dan satu lagi apa). Dalam transformasi ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan yaitu, kelembagaan, asset, program, dan kepesertaan. Intinya adalah belum ada kesepahaman antara DPR dan pemerintah mengenai dasar-dasar batasan dalam transformasi yang menyeluruh itu.

Ibu Rieke menambahkan bahwa Negara menanggung iuran yang semstinya dibayarkan fakir miskin. Anggaran Negara dinilai cukup untuk menutup pembayaran itu. Selama ini yang kurang adalah adanya selisih jumlah penduduk dengan APBD yang ada. Sehingga masyarakat yang mestinya lebih banyak dari jumlah yang dianggarkan, tidak tertampung dan tidak masuk dalam perhitungan APBD. Inilah yang menjadikannya terkesan kurang pendanaan. Apakah DPR dalam membela UU BPJS ini atas kepentingan asing? Mengapa ini dipertanyakan? Mengapa hal-hal lain yang jelas-jelas ada kepentingan asing tidak diganggu seperti pengiriman TKI ke luar negeri, CAFTA, industrialisasi, investor asing di daerah-daerah, justru UU BPJS untuk masyarakat / warga Negara Indonesia sendiri dicurigai sebagai kepentingan asing. Harapan beliau :
1. Keseriusan DPR atas kinerjanya
2. Mari membangun trust masyarakat
3. Saling menghormati antaranggota dewan apapun kedudukannya
4. Bisa bekerja sama dengan mahasiswa dan KAJS karena nafas panjang kita sedang diuji
5. Bekerja optimal dan mendesak pimpinan DPR lebih optimal
Pak priyo mengakhiri orasi masing-masing perwakilan dengan kesimpulan bahwa ini bukan akhir, akan tetapi nafas panjang kita sedang diuji karena semester depan adalah waktu yang mepet dan kita harus segera menyelesaikannya. Semoga 21 oktober nanti sudah ketok palu penutupan merampungkan pembahasan UU BPJS. Kalau tidak? mati kita! (red: anggota DPR) apapun alasannya. Apapun akan diupayakan termasuk bila harus face to face dengan pemerintah.

Kemudian ada perwakilan KAJS (bapak nurdin muhidin) yang menambahkan bahwa KAJS akan terus mengawal UU BPJS, jangan sampai anggota DPR balelo, jangan sampai komandan keamanan galak-galak memperingatkan saat KAJS menginap nanti. “Oke yang penting tertib dan jangan macam-macam”, pak Priyo tak mau kalah.
Ternyata ada satu pertanyaan lagi dari FKM UI, apakah siding 4 kali akan berpengaruh? Kata pak priyo, untung saja ini hanya ada di pasal tata tertib bukan di aturan UU sehingga masih bisa dibahas di intern DPR. Toh juga sudah saling setuju sehingga tidak masalah. Apalagi sudah dibawa ke paripurna sehingga sudah lebih sahih. Karena di siitulah keputusan tertinggi.

Tepat pukul 14.57 operation room riuh dengan tepuk tangan hadirin. Para petinggi rakyat itu segera berkemas menemui tamu kembali sembari menyalami beberapa hadirin. Beberapa waktu kemudian, ada salah seorang hadirin yang menghampiri ka maman, sedengar saya, dia ngajak makan karena membeli makan kebanyakan. Sayang, ka maman menolak. Jadi saya menahan rasa lapar saya 😛 sambil bertanya, “apa mungkin ya harus begitu hati-hati menjaga mahasiswa agar ‘bersih’ dari apapun?” hmm.. oke.***

Iklan