Menanti Bentuk Ideal RUU KKG

Oleh Fatin Rohmah NW

Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender nampaknya kini mulai dipertanyakan kembali bagaimana keadaannya saat ini. Apakah RUU tersebut akan segera diresmikan? Sayang, mungkin kita belum akan menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kabar terbaru dari anggota komisi VIII DPR RI yang didapat adalah bahwa belum ada kepastian peresmiannya bahkan rancangan ini pun masih butuh banyak masukan dari masyarakat. Beliau menambahkan bahwa rancangan yang ada saat ini masih merupakan draft. Mulai dari kalimat terkati definisi, konten, bahkann judul rancangan undang-undang tersebut masih Dapat berubah.

Bila ditilik lebih lanjut, usulan terkait RUU KKG ini memang bukan berasal dari komisi VIII DPR melainkan deputi perundangan DPR RI. Salah satu pendukung RUU KKG ini adalah komisi perempuan nasional yang dalam seminar nasional senin (2/6) kemarin, ketua komisi tersebut mengungkapkan bahwa semangat yang dibawa adalah kesetaraanm gender (laki-laki dan perempaun). Kesetaraan gender ini dimaksudkan agar para perempuan yang tertindas dan menjadi korban kekerasan para laki-laki terminimalisir. Latar belakang adanya RUU KKG ini diungkapkan, salah satunya adalah banyaknya perempuan yang menjadi korban penindasan, kekerasan, kerugian, dan perlakuan yang tidak menyenangkan. Kesetaraan ini dibangun agar laki-laki yang selama ini menindas dan mengesampingkan perempuan, lebih menghargai perempuan. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai peran, fungsi, dan beban tanggung jawab yang akan diemban perempuan ketika kesetaraan gender ini ada. Apakah akan menjadi “sama” persis dan tidak membedakannya dengan laki-laki atau tidak. Hal ini yang perlu diperbincangkan lebih lanjut agar peran perempuan tetap sesuai dan eksistensinya tetap diakui serta dihargai.

Menengok semangat dan latar belakang dibentuknya RUU KKG ini, perlu kiranya kita lebih teliti apakah RUU ini berorientasi pada hal yang lebih baik atau justru memperburuk. Setelah dilakukan dengar pendapat dengan beberapa pihak, komisi VIII menemui masalah bahwa keberadaan RUU KKG ini ditolak. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, pihak-pihak yang mengungkapkan penolakannya, disayangkan belum banyak memberikan solusi atas permasalahn yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak masukan agar keberadaan RUU KKG ini sesuai dengan semangat dan tujuan awal yang dibawa, tidak bias, apalagi disalahartikan atas dasar apapun.

Pendapat yang diajukan tersebut boleh berasal dari lapisan masyarakat manapun termasuk mahasiswa. Mahasiswa sebagai kaum intelektual yang menyandang nama kademisi diharapkan dapt mengambil peran, berpartisipasi dalam penyempurnaan RUU ini terutama berlandaskan ilmu akademisi. Inilah kesempatan yang baik bagi mahasiswa untuk mulai belajar dan mengasah kemampuannya beranalisis, sensitifitas sosial, serta idealismenya untuk membela kepentingan masyarakat. Mahasiswa sebagai jembatan pemerintah dan masyarakat adalah pihak yang sangat strategis untuk didengar suaranya. Oleh karena itu, mari bergerak maju untuk menemukan perbaikan bagi perempuan Indonesia.  

Depok, 2 Juli 2012