Kembali pada Karakter Bangsa

Masalah pendidikan, nampaknya masih menarik untuk dibahas di negeri ini. Biaya pendidikan yang masih tinggi dan adanya diskriminasi hak antara anak bangsa yang mampu dengan yang kurang mampu pun, nyatanya masih jadi masalah yang belum rampung diselesaikan. Salah satu contohnya adalah saat ini, ada sekolah yang disebut favorit dan yang tidak. Ada persaingan nilai dan tuntutan pendidikan juga di dalamnya. Misalnya, setiap orangtua menginginkan anaknya mendapat pendidikan terbaik di daerahnya. Kemudian, mereka memasukan anaknya ke sebuah sekolah favorit. Bagi orang berkecukupan, hal tersebut sah-sah saja dan mungkin tidak ada masalah serius.

Namun, bagi orangtua dengan pendapatan secukupnya apalagi yang berasal dari keluarga kurang mampu, mereka justru merasa terbebani dengan biaya masuk dan bulanan yang ditetapkan oleh sekolah. Berbagai upaya dilakukan dengan pinjam sana sini dan bekerja lebih keras untuk bisa menutup biaya pendidikan seorang anaknya tersebut. Akhirnya sang anak masuk dan bertemu dengan teman-temannya yang juga membayar mahal untuk bisa masuk ke sekolah tersebut. Kompetisi pun tidak bisa dihindarkan. Sebagai sekolah favorit, tempat ini menjadi ajang pertemuan orang-orang mampu, mungkin pintar, serta ditambah tuntutan mencapai standar nilai sekolah. Pengeluaran untuk biaya pendidikan kembali dikeluarkan untuk mengikuti pelajaran tambahan dan berbagai upaya lain untuk memenangkan persaingan.

Potret singkat ini terjadi di beberapa sekolah dari tingkat TK hingga perguruan tinggi yang saya temui pada masyarakat sekitar saya. Masalah biaya sekolah yang terus menjulang, keinginan mendapat pendidikan terbaik, paradigma bahwa sekolah favorit itu ‘istimewa’, dan persaingan nilai yang terjadi, kiranya menjadi hal yang patut diperhatikan. Salah satu status sekolah yang ramai jadi sorotan adalah RSBI. Kasus RSBI yang dibubarkan memberikan harapan baru agar sekolah-sekolah Indonesia dapat berbenah dari pungutan yang menjerat, kurikulum yang berkiblat pada dunia internasional, dan diskriminasi atas hak mendapat pendidikan bagi setiap warga negara sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasal 31.

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) kini tengah dibubarkan oleh MK melalui pembatalan pasal 50 ayat (3) UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini  disebabkan karena RSBI dianggap bertentangan dengan semangat UUD 1945. Namun, bila akhirnya M. Nuh masih membolehkan sekolah eks-RSBI beroperasi sebagaimana biasa dengan menarik pungutan dari masyarakat dan memiliki sistem penyelenggaraa juga sama, maka sekolah RSBI diprediksi hanya akan berganti nama dan kelembagaan saja. Lalu apakah ini berarti menyelesaikan masalah sosial dalam pendidikan?

Keprihatinan saya bertambah ketika anak Indonesia tidak lagi ditanamkan untuk menghargai diri sendiri dan bangga akan negerinya. Anak sekolah di Indonesia kini seringkali disajikan pembanding-hal-hal internasional sehingga seolah anak Indonesia itu harus belajar kepada negara lain dengan kurikulum dari negara lain. Namun, apakah mutu pendidikan harus bertolok ukur pada bangsa lain? Apakah bangsa lain adalah potret kondisi ideal? Apakah karakter pendidikan mereka akan sesuai jika diterapkan di Indonesia? Bukankah bangsa ini telah memiliki ideologi dan dasar negara sebagai cerminan karakter bangsa ini sendiri?

Pasal 31 ayat 3 dan 5 UUD 1945 telah menerangkan bagaimana semestinya pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional itu. Ayat 3 menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ,yang diatur dengan undang-undang”. Kemudian pada ayat 5, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan kesejahteraan umat manusia”.

 

Mendapat pendidikan adalah hak setiap warga negara. Dalam pasal 31 UUD 1945 ayat 1 telah dijelaskan bahwa  “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini pun diatur kewajiban pemerintah untuk membiayainya sebagaimana termaktub dalam pasal 31 ayat 2, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Nampaknya sudah jelas bahwa demikian semestinya pendidikan di Indonesia diselenggarakan. Hak setiap anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan tanpa diskriminasi dalam hal apapun perlu diperhatikan. Bukan hanya orang mampu yang bisa sekolah dan mendapat fasilitas memadai karena orang yang kurang mampu pun harus bisa demikian. Misalnya dalam hal biaya pendidikan, mendapat buku acuan maupun pendamping terbaik, fasilitas yang mendukung, mendapat pengajar terbaik, dan sebagainya. Hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakannya.

 

Indonesia sudah punya dasar negara yang menjadi karakter bangsa ini. Dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan pun baiknya mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Pendidikan bangsa lain belum tentu sesuai dengan karakter bangsa ini. Mungkin boleh jika sistem bangsa lain menjadi referensi, namun bukan menjadi acuan dan tolok ukur pencapaian. Ada baiknya bagi pembuat kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, kembali mengacu pada karakter bangsa Indonesia berdasarkan ideologi yang ada sehingga potensi bangsa ini mampu dioptimalkan dengan ‘gaya’-nya sendiri. Masalah pendidikan adalah masalah penting yang patut diperhatikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, bergantung pula pada kualitas pendidikan. Saatnya Indonesia bersinar dengan dirinya dan karakternya sendiri. Semoga segera terwujud karena harapan itu masih ada.